Prancis Garap Reaktor China Rp 104 Triliun

BEIJING, SENIN — Perusahan Prancis Areva mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan China untuk menjual dua egara nuklirnya seharga 8 miliar Euro atau sekitar Rp 104 triliun. Pengumuman yang telah lama ditunggu itu muncul saat dimulai pembicaraan formal antara Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan Perdana Menteri China Hu Jintao di Beijing, Senin (26/11). Prancis, AS dan Rusia selama ini berebut kontrak dengan China yang akan membangun 32 pembangkit nuklir sampai 2020. Target itu dikejar karena China ingin memenuhi kebutuhan energi, tetapi dengan memangkas emisi dan ketergantungan pada impor minyak dari AS. Para politisi Prancis melobi Beijing demi kepentingan perusahaan mereka. Penjualan egara ke China Guandong Nuclear Power Corp diyakini sebagai kontrak terbesar yang pernah terjadi di perusahaan Prancis. Reaktor generasi ketiga ini didesain oleh Framatome, anak perusahaan Areva ini, akan mampu menggenjot produksi listrik CGNPC’s hingga 3.400 megawatt. Prancis melihat China sebagai pasar bagi teknologi `bersih` dan Sarkozy dalam komentarnya di Beijing, Minggu (25/11), mengatakan harus ada tindakan cepat untuk memangkas kerusakan lingkungan di China yang perekonomiannya sedang tumbuh pesat. “Pertumbuhan (ekonomi) China jangan sampai mengorbankan lingkungan. Jika tidak, lalu apa lagi yang baik untuk pembangunan,” kata Sarkozy.(AP/SAS)

Prancis Kecam Rencana Referendum Taiwan

BEIJING, SENIN – Prancis agaknya sedang sangat dekat dengan China. Setelah mendapatkan proyek pembangunan dua egara nuklir senilai Rp 104 triliun dari China, Prancis melancarkan kecamannya terhadap rencana referendum Taiwan untuk menjadi anggota PBB. Dalam kunjungan resmi di Beijing, Senin (26/11), Sarkozy mengatakan negaranya mendukung kebijakan Satu China. Ia tetap menganggap referendum Taiwan yang digagas Presiden Chen Shui Bian itu merupakan langkah awal menuju kemerdekaan. “Setiap prakarsa sepihak bagi satu referendum di Taiwan,” kata Sarkozy dalam perundingan dengan Presiden Hu Jintao.

Namun kecaman dari sekutu AS dan China itu tidak menggoyahkan niat Chen. Ia tetap menjadwalkan referendum, untuk menentukan keanggotaan pulau itu dalam PBB, bersamaan dengan pemilu presiden pada 22 Maret 2008. Washington mengecam keras langkah itu. Deputi Menlu John Negroponte, Agustus lalu menyebut tindakan itu sebagai langkah menuju deklarasi kemerdekaan penuh. Taiwan yang memakai nama resminya Republik China, kehilangan keanggotaan di PBB dan diambil alih China tahun 1971. Usaha-usaha dalam 14 tahun belakangan ini untuk kembali bergabung dalam badan dunia itu dengan memakai nama “Taiwan” berulangkali dihambat Beijing.(ANTARA/SAS)